Manusia dari ragam suku dan budaya, dari ragam agama dan aliran politik bersatu melawan blokade dengan beragam cara. Fenomena kapal Mavi Marmara, adalah bagian darinya. Perjuangan itu hingga kini masih berlanjut.
Blokade ternyata tidak hanya di darat, laut maupun udara. Bahkan ada di sistem teknik pengiriman bantuan. Saat di KBRI Kairo, kami mendapat penjelasan perihal prosedur pengiriman bantuan untuk muslim Gaza. Ada regulasi bahwa penyaluran melalui satu pintu bernama Egyption Red Cressent (Palang merah Mesir). Dan itulah pintu yang banyak digunakan oleh goverment negeri-negeri muslim, Dalam hal klausulnya disebutkan, harus ada rekomendasi dari Dewan Pengungsi PBB bahwa bantuan tersebut memang diperlukan. Jadi ada subyektifitas PBB untuk menilai barang ini perlu apa tidak, bermanfaat atau berbahaya. Semen yang sangat bermanfaat buat berlindung rakyat Gaza dari terik matahari, bisa sangat berbahaya dalam pandangan PBB. Kita semua tahu untuk siapa PBB bekerja selama ini?
Disinilah krusial persoalannya. Donasi ummat itu banyak, tetapi salah sasaran atau salah jalan. Ada obstale yang sengaja dibuat. Saat perang Gaza 2009 misalnya, menurut staf KBRI Kairo, terkumpul donasi buat Gaza 1,7 trilliun. Saya tidak menanyakan dalam mata uang apa? Tapi dugaan saya itu jika dirupiahkan. Donasi terbesar bersala dari negara-negara Arab khususnya Uni Emirat. Tapi kemana bantuan itu? Protap seakan berkata : "Harus melalui Mesir". Dan kita tahu Mesir tidak bersahabat dengan pemerintahan yang saha bernama Hammas. Itulah kenapa kita sering mendengar pernyataan dari Hammas bahwa bantuan-bantuan internasional tidak pernah sampai ke tangan mereka. Jika itu bantuan goverment to government. maka sampainya tentu ke Abu Mazin alias Mahmud Abas, karena memang itulah Pemerintah Otoritas Palestina yang diakui Amerika. Dan kini publik mengerti, bahwa Pemerintah Mahmud dikenal sangat korup.
Penderitaan rakyat Palestina banyak dijual oleh sekelompok elite ini. Ini juga yang membuat perolehan suara pemilunya jeblok dalam pemilu lalu.
Blokade tidak hanya sampai disini. Jika uang gede goverment terganjal regulasi dan unggah-ungguh diplomatik kenegaraan, maka demikian juga nasib uang receh masyarakay sipil negara Arab. Di Saudi misalnya, sudah lama [emerintah ini "mengharamkan" penggalangan dana semisal "Munasharoh Falestin" baik oleh individual maupun LSM. Seorang teman yang bekerja di LSM sana, harus menerima skorsing kerja saat berinisiatif mengumpulkan sumbangan Palestine bersama teman-temannya. Beruntung ia tidak dijebloskan ke penjara. Pendek kata, semua donasi harus dalam kontrol Kerajaan. Dunia paham, siapa dalang dibalik kerajaan itu? Padahal, dana receh semacam inilah yang kadang terasa berkah bagi muslim Gaza. Menlu Pemerintah Palestina di Gaza pernah menyatakan kepada delegasi Hilal Ahmar Society (HASI) bahwa NGO masih menjadi andalan untuk donasi muslim Gaza.
Blokade sistem juga sangat terasa di Border Rafah. Mensos Palestina di Gaza mengatakan kepada relawan Indonesia bahwa setiap hari, ada ribuan orang Palestina kesulitan untuk pulangh ke kampungnya. Mengapa? Ada protap berlaku disana bahwa otoritas yang berwenang utnuk menentukan buka dan tutup gerbang adalah mukhobarot ammah ( Intelejen Pusat ) Mesir. Tak ada kehadiran tentara Israel di tempat itu, hanay polisi atau tentara Mesir yang melakukan penampakan. Tapi itu hanya fisiknya, hanya casingnya saja. karena sesungguhnya yang ada adalah Israel inside. Dan itu lumrah bin logi. Kenapa? Staf KBRI Kairo menjelaskan, setiap tahun Mesir mendapat duit gratis 1,5 milyar dollar dari Amerika, masing-masing 12 m dalam bentuk bantuan militer dan 300 juta dollar untuk ekonomi. Jika yang berwenang adalah intelejen, sementara intelejen di dunia kini 'menjadi satu atap', maka yang berlaku tentu bukanlah aturan tata negara yang umum. Ia sangat terkait dengan subyektifitas si Intelejen dan bukan hukum.
Jika hukum yang berjalan, apa haknya Mesir menghalangi orang masuk ke negara lain?
Dari sini kita bersyukut bahwa relawan Indonesia termasuk getol dalam berjuang membangun kemandirian jalur bantuan. Meski mungkin jumlah donasinya tidak terlalu besar dibanding bangsa lain, tapi bantuan yang dilandasi cinta dan pengorbanan itu rasanya menjadi lain. Turki lebih dulu menerobos blokade ini. Kasus Mavi Marmara hanyalah bagian dari episode ini. Menurut cerita staf KBRI, para relawan Malaysia karena taat prosedur, akhirnya harus memberikan bantuannya dengan diantar Red Cressent Mesir sampai di pintu perbatasan. Saat bantuan diserahkan, mereka tidak boleh masuk Gaza karena memang hukum berkata demikian. "Tidak boleh ada konvoi, tidak boleh ada relawan yang masuk".
Banyak yang menyerah di Mesir karena terbentur regulasi. Tentu hal ini tidak salah, karena bantuan berupa obat-obatan, makanan, ambulan tetap bisa sampai tanoa harus masuk. Jika demikian, kenapa pula harus memaksa masuk ke Gaza?
Nah, sekarang bagaimana jika bantuan itu wujudnya adalah Rumah Sakit Indonesia ? Tentu akan sulit kontainer membawa bangunan ini masuk Gaza. Disinilah letak keunikan ide ini. Semoga rumah sakit ini, seperti termaktub dalam alasan yang ditulis MER-C, menjadi media silaturahim jangka panjang rakyat Indonesia dan Gaza.
-------
Perbatasan Rafah, Juli 2010
Bambang Sukirno, Bagian Humas HASI, turut bersama 12 relawan MER-C
Disadur dari newsletter Hilal Ahmar Society
Tidak ada komentar:
Posting Komentar